Bulan Sabit Di Puncak Eiffel

Seratus tahun sepeninggal Nabi, pasukan Islam di bawah kendali Thariq bin Ziyad berhasil mencapai Afrika Utara. Mereka kemudian menyeberangi selat Gibraltar (Jabal Thariq) menuju Eropa. Tak lama, kekuasaan Visighot di Spanyol pun jatuh. Juga wilayah utara Pyrenees, yang dihuni bangsa Frank, suku asal Jerman, leluhur bangsa Prancis modern. Bangsa Frank diperintah Charles Martel, kakek Charlemagne, penguasa terbesar Frank.
Melalui Pyrenees, prajurit Islam masuk ke Prancis, menguasai sejumlah kawasan dekat Paris. Di Tours, meletuslah peperangan besar dengan Charles Martel dan pasukannya. Pasukan Frank menang, dan prajurit muslim tak pernah lagi serius bereskpansi ke perbatasan Prancis-Spanyol ini. Peperangan Tours sangat penting dalam sejarah Islam. Sebab, sejarah dan wajah Eropa Barat tentu akan lain, andaikan saat itu prajurit Islam menang.
Kini, 1.300 tahun kemudian, keturunan dari sebagian prajurit Islam yang kalah di Tours kembali muncul, dan mencoba memutar balik rekaman sejarah. Bukan dengan peperangan, tapi dengan cara damai, melalui proses imigrasi. Sejak 1960-an, muslim Afrika Utara berbondong-bondong hijrah ke Prancis, kebanyakan mereka berasal dari bekas koloni Prancis – Maroko, Tunisia dan terutama Aljazair.
Dari sekitar 60 juta penduduk Prancis, kini jumlah muslim mencapai 4 juta jiwa, dan 3 juta di antaranya adalah imigran (lain lagi estimasi Departemen dalam negeri, yakni setengah dari 4 juta muslim adalah penduduk asli Prancis). Data ini menunjukkan bahwa Islam telah jauh meninggalkan Protestan dan Yahudi, dan kini menduduki posisi agama kedua setelah Katolik. Bandingkan dengan warga Yahudi yang cuma 500 ribu jiwa.
Islam bahkan bisa dibilang menjadi agama utama di Prancis, jika merujuk penelitian sejarawan Alain Besancon. Menurut Besancon, jumlah rata-rata orang yang pergi ke Gereja di Prancis kurang dari 5 persen, sedangkan muslim yang pergi ke masjid dan mempraktekkan agamanya, jauh lebih banyak. Simaklah tulisan Le Monde tahun 1994, yang mencatat 27 persen muslim mengimani sekaligus mempraktekkan ajaran agamanya.
Diperkirakan, 30 tahun mendatang populasi muslim Prancis bakal mencapai 10 juta jiwa. Tentu dengan sejumlah alasan. Pertama, meskipun angka rata-rata kelahiran wanita Prancis tergolong paling tinggi di Eropa Barat, yakni 1,3 persen, namun angka rata-rata kelahiran wanita muslim imigran lebih besar tiga atau empat kali lipat.
Sebutlah, misalnya, angka rata-rata kelahiran imigran asal Aljazair yang mencapai 4,4 persen (1981), dan 3,5 persen (1990). Pada dua tahun itu rata-rata kelahiran imigran asal Maroko mencapai 5,8 persen dan 3,5 persen, dan imigran asal Tunisia 5,1 persen dan 4,2 persen. Penurunan angka kelahiran di kalangan imigran muslim memang berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan penduduk Prancis, namun tidak signifikan.
Dengan perbedaan rata-arat angka kelahiran itu, berarti pula bahwa sepertiga dari generasi baru yang lahir antara 1970-1990 di sejumlah kota Prancis, adalah penduduk muslim. Alasan yang kedua, tentu saja, karena arus imigrasi ke Prancis dari negara-negara muslim itu, kini masih berlangsung, meskipun jumlahnya jauh berkurang.
Kampung Islam
Beberapa kawasan di Prancis kini tampak seperti sebuah negara muslim. Salah satunya adalah La Bricarde, serumpun kampung muslim berpenghasilan rendah yang menempati apartemen yang dibangun awal 1970-an, di pinggiran utara kota Marseille. Ini merupakan bagian dari perkampungan Bricarde-Castellane-Plan d’Aou, yang dihuni 8.300 penduduk termiskin Prancis, dan di sinilah Zinedine Zidane dibesarkan.
Seperempat dari 800 ribu warga Marseille adalah muslim, dan La Bricarde merupakan campuran antara eksotisme Afrika Utara dan “dekadensi” Timur. Antena parabola bertebaran di berbagai puncak apartemen, layaknya taburan kancing di baju pesta. Di antara 700 apartemen di La Bricarde, terdapat 200 antena parabola, untuk menangkap siaran televisi dari Afrika. Dari kawasan itu Prancis memang hanya mengembangkan sebuah jaringan televisi kabel di Eropa Barat. Akibatnya siaran televisi Aljazair tak bisa ditangkap, kecuali dengan antena parabola.
“Masa depan kota ini berada di utara Marseille,” kata Didier Bonnet, Direktur Regie Services Nord Littoral, sebuah LSM bentukan tahun 1988, yang melayani proyek perumahan di kawasan utara Marseille. Didier sebetulnya memiliki sejumlah klien di pusat kota, tapi La Bricarde menjadi perhatian utamanya.
Juliette Minces, sosiolog yang mendalami studi wanita muslim, melaporkan bahwa proses “etnisasi” di La Bricarde berlangsung gencar. Warganya mengidentikkan diri dengan berbagai kelompok etnis, seperti Sinegal dan Aljazair, model yang dikenal di sejumlah kawasan Amerika yang identik dengan kampung Negro dan Hispanik (imigran asal Spanyol) pada era 1950 hingga 1970-an.
Mayoritas penghuni perumahan Marseille adalah muslim, yang kebanyakan berasal dari kawasan “Maghrib” – Maroko, Aljazair, Tunisia, di Afrika Utara. Jumlah mereka mencapai 60 persen, dan sisanya, 25 persen adalah beurs (sapaan Prancis untuk imigran Arab), dan 10 persen adalah warga kulit hitam. Hanya 25 keluarga kulit putih tinggal di sini.
Etnisitas dan Pengangguran
Kedatangan para imigran muslim bukannya tak bermasalah. Mereka rata-rata memiliki pendidikan dan ketrampilan rendah, dan karenanya terkenal sangat miskin dibanding penduduk asli Prancis. Mereka hanya mampu menghuni kawasan-kawasan kumuh dan terbelakang yang disubsidi pemerintah, misalnya – selain Marseille, di Rhone-Alpes dan Lille-Roubaix-Tourcoing. Selain pengangguran, penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang juga menjadi problem serius yang menghadang imigran muslim. Problem yang dihadapi muslim Prancis, dan pada umumnya di Eropa, memang lebih getir ketimbang yang dihadapi muslim Amerika.
Bangsa Prancis pada umumnya memiliki pandangan khusus tentang identitas mereka, dan kebanggaan mendalam terhadap budaya setempat. “Keprancisan” sangat identik dengan penerimaan secara penuh terhadap budaya Prancis. Kebanggaan itu bisa dimaklumi, lantaran sejak abad ke-17 hingga ke-19, kebudayaan Prancis pernah mendominasi budaya Eropa. Tentu saja, persoalan ini juga menjadi tantangan serius bagi imigran muslim. Persoalan etnisitas pun menjadi kajian penting pemerintahan Prancis – negara yang pada prinsipnya sesungguhnya mengagungkan persamaan hak.
Claude Bertrand, seorang Kepala Staf Walikota Marseille berasumsi bahwa problem etnisitas akan terpecahkan secara alami, terutama akibat pengaruh media televisi. Para peneliti juga menganggap bahwa dengan penayangan televisi Amerika dan media-media global, akan membantu proses asimilasi bagi pendatang baru. Problem etnis di Prancis akan terpecahkan, dengan saling meleburkan kultur masing-masing, baik warga asli maupun pendatang.
Namun ada pandangan lain. Problem Prancis sebetulnya bukan etnisitas, melainkan jomplangnya tingkatan kelas dalam masyarakat. Maka sosiolog Marseille, Michel Peraldi, menganggap bahwa penyediaan lapangan kerja merupakan solusi paling tepat untuk memecahkan problem ini. Kini, di Marseille yang mayoritas penduduknya muslim, pegawai pemerintahan menempati posisi paling tinggi pekerjaan penduduk, yakni 14 ribu orang. Posisi kedua adalah pegawai kotapraja, sebanyak 12 ribu orang.
Problem yang tak kalah seriusnya adalah soal identitas keislaman. Prancis yang menganut sistem sekuler (pemisahan agama dan negara), tentu menghadapkan kendala-kendala tertentu bagi hak-hak keberagamaan para muslim. Soal persediaan makanan halal misalnya, atau hak mengenakan jilbab bagi muslimah di ruang-ruang publik, termasuk di sekolah, kerap mewarnai tarik ulur ketegangan antara komunitas muslim dengan pemerintah.
Kepedulian Keluarga Hagoug
Nassera Benmaria dan suaminya, Nouredine Hagoug -- pasangan kelahiran Prancis berdarah Aljazair, termasuk yang paling serius mencari solusi bagi sejumlah problem komunitas muslim, tak semata dengan memberi uang atau mencarikan kontrakan murah. Organisasi Persatuan Keluarga Muslim yang dibentuknya, bermarkas di dekat katedral Marseille, lebih memusatkan perhatian pada kesejahteraan, nilai-nilai budaya dan kerjasama informal, ketimbang pada aktivitas politik.
Pasangan Hagoug adalah muslim yang taat, yang melatih anak-anaknya berbicara dan menulis Arab, sefasih berbahasa Prancis. Benmaria adalah lulusan sekolah Katolik, namun ia berniat menyekolahkan dua anaknya di Sekolah Islam Prancis, jika mampu. Dan Benmaria tak sendirian. Penelitian Harris pada 1995 menunjukkan, 76 persen muslim Prancis lebih memilih pendidikan anaknya di sekolah agama yang disupervisi negara. Sayang, kini kesempatan memilih sekolah agama hanya tersedia bagi pemeluk Katolik, Protestan dan Yahudi.
Seperti pasangan Hagoug, muslim Prancis hidup di bawah undang-undang 1905 yang memisahkan agama dan negara, yang merupakan ekses dari Dreyfus affair. Undang-undang itu melarang negara mendanai institusi keagamaan. Bahkan dalam perjalannya, undang-undang itu ditafsirkan secara kaku, dan muncullah anggapan bahwa “tidak beragama” adalah agama resmi negara.
Persoalannya, sebelum undang-undang itu muncul, institusi keagamaan Katolik, Protestan dan Yahudi, telah lama menikmati bantuan dari negara, berbentuk bangunan ibadah dan aset lain. Bahkan hingga kini, secara diam-diam ketiga agama itu tetap menerima bantuan, mengatasnamakan bantuan bidang kebudayaan.
Sedangkan muslim Prancis tidak memiliki aset itu. Islam juga tidak mengakui hirarki institusi kepemimpinan sebagaimana gereja Katolik, yang memungkinkan mengucurnya dana dari “pusat kekuasaan” agama. Muslim Prancis yang datang dari berbagai negara, pun tak memiliki dukungan finansial seperti halnya warga Yahudi yang kerap dikucuri dana dari Israel atau negara-negara pendukungnya. Hanya sejumlah negara muslim kaya yang peduli, namun tak berarti saban waktu bantuan mengucur.
Akibatnya, meskipun dalam praktek keberagamaan, muslim Prancis menduduki posisi terdepan, hasil survey berikut dari CNRS Strasbourg cukup memilukan. Simaklah: 45 juta umat Katolik Prancis memiliki 40 ribu katedral, gereja dan kapel. 900 ribu penganut Kristen Protestan memiliki 957 gedung peribadatan, dan 500 ribu warga Yahudi memiliki 82 sinagog. Sedangkan 4 juta muslim, hanya memiliki 1.600 masjid, yang banyak di antaranya hanya berupa kamar atau ruangan kecil di sudut kantor atau rumah. Di Dinas Ketentaraan Prancis, ada pendeta Katolik dan Protestan, atau Rabi Yahudi, namun tidak ada “kiyai” muslim.
Begitulah problem yang dihadapi pasangan Hagoug, dan muslim Prancis secara umum, di tengah perkembangan pesat Islam di puncak Menara Eifel.
Muna Galbia Maulida
Insani II, Juni 2002















